Header Ads

Pertanyakan Keabsahan Ijasah Calon Kepala Desa

BENGKAYANG - REPORTASE.ID, Proses Pemilihan Kepala Desa yang digelar serentak pada Kamis 20 Juli 2017 lalu ternyata masih menyisahkan berbagai persoalan, diantaranya terkait dugaan penggunaan ijasah yang tidak benar oleh Calon Kepala Desa petahana yang juga akhirnya memenangkan kompetisi pencalonan. Kejadian ini terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa Puteng Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

"Pada saat daftar menjadi Kepala Desa Puteng tanggal 18 Juni 2017 lalu saya diminta untuk sertakan Ijasah dengan syarat-Syarat Ijazah asli," jelas Adulius (41 Tahun) salah satu Calon Kades Desa Puteng.

Dengan kejadian itu, Adulius merasa dirugikan karena panitia pemilihan meminta persyaratan administrasi pencalonan Kades secara lengkap. "Saya lengkap dan asli mulai dari ijasah SD - SMA hingga Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, SKCK, SKD, Surat Keterangan bebas Narkoba. Semua diminta Asli. Sementara Calon Kades lainnya cukup menggunakan Surat Keterangan Ijasah Hilang saja," ungkapnya kepada Reportase.id Senin (31/7) usai melaporkan permasalahan Pemilihan Kades Desa Puteng kepada Bagian Pemerintahan Desa.

"Saya telah menyampaikannya Kepada Bagian Pemerintahan Desa agar ditindak lanjuti sebab jika pencalonan bisa menggunakan dasar Surat Keterangan Ijazah hilang maka tidak menutup kemungkinan akan ada hal serupa terulang dimasa mendatang," paparnya.

Turut mendampingu Adulius beberapa Warga Desa Puteng diantaranya Jepren (49 tahun) Mantan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa Puteng, Debi (38 Tahun),  Edy Injah (37 Tahun), Yustinus Labai (52 tahun), David (43 Tahun).

Pihaknya menduga legalitas Ijazah yang dimiliki oleh petahana diragukan karena dalam pembuatan Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB harus berdasarkan format khusus, dimana kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan tersebut dimuat diatas materai Rp.6.000 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Disamping itu juga harus ada Surat Pernyataan Saksi yang benar benar mengetahui apakah benar tamat SDS Tahun 1979. "Nah, ini Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SDS Tanggal 10 Februari 2011 tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Disdikbud," ulas Adulius lagi.

Ditambahkannya, pada tanggal 28 Juli 2017, ia telah menemui Kepala Sekolah AMKUR yang dahulu bernama SDS Bengkayang. Ternyata, Nomor Induk 863 adalah atas nama Ahin dan tahun lahirnya bukan tahun 1967 seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan No.422/104/SDSAMK/II/2011 melainkan Tahun 1963 sehingga ini tidak sesuai dengan keterangan ijasah hilang dan nama beda yang dipakai oleh calon kepala desa yang tidak lain petahana dan pemilik suara terbanyak," tuturnya.

Keterangan hilang diberikan oleh Yayasan Amal Dan Kurban (AMKUR) Sekolah Dasar Katolik Bengkayang NSS :101130803024,AMKUR NDS : 1011330719 Alamat Jalan Gereja 25 Desa Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kodepos 79182 berdasarkan Surat dari Kepolisian Sektor Teriak Nomor :STPLKB/51/C/II/2011,Tanggal 10 Februari 2011 bahwa Ijazah atas nama Yohanes Ahin telah hilang ditandatangani oleh Kepala SD Swasta AMKUR Bengkayang Petrus Mustadji.

Penelusuran Reportase.id, sebelumnya Calon Kepala Desa Puteng ada 3 Calon yang berkompetisi yaitu Dave memperoleh 12 Suara, Yohanes Ahin memperoleh  175 Suara dan Adulius memperoleh 161 Suara atau hanya selisih 14 Suara saja antara Cakades Petahana Yohanes Ahin dan Adulius.

Sementara, dari data Pemilihan, Pemilih yang memberikan hak suara sebanyak 348 dan yang tidak memilih sebanyak 107 dari Jumlah Pemilih seluruhnya sebanyak 443 Suara di Desa Puteng Kecamatan Teriak.

Ditempat yang sama, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Bengkayang Alimin.S.Pd menganggap Panitia Pilkades berat sebelah harusnya menyertakan Ijasah dengan keterangan hilang dan laporan keterangan hilang tahun 2011 tidak dapat menjadi dasar meluluskan Cakades.

Alasan Kepsek menyatakan hilang dan tamat SDS Amkur bisa diperiksa kebenarannya sebab ada beberapa keraguan pada catatan administrasi Sekolah SDS Amkur dimana terdapat perbedaan Tahun Kelahiran pada 1963 di Sekolah Dasar Subsidi atau SD Amkur sementara dalam keterangan hilang berubah kelahiran menjadi 16 Juli 1967 sehingga menjadi pertanyaan, demikian Alimin.

"Kami Selaku JPKP Kabupaten Bengkayang akan membantu mencari Fakta kebenaran di Buku Induk (Stambuk) apa benar yang bersangkutan pernah bersekolah di SD Amkur. Jika ditemukan adanya Indikasi manipulasi data, maka akan berseberangan dengan ketentuan dan peraturan perundang undang berlalu dan dapat dipidanakan karena Pemalsuan Data.

"Jika yang bersangkutan ternyata memalsukan data Ijasah, maka harus dibatalkan oleh Panitia penyelenggara Pilkades, Bagian Pemdes dan Bupati Bengkayang," selorohnya.

Harusnya, lanjut Alimin, Kelengkapan yang dipersyaratkan harus lengkap pada saat pendaftaran. "Jika dibenarkan mendaftar Cakades dan sejenisnya dengan cukup membuat Surat Keterangan Hilang berarti setiap orang tidak perlu sekolah resmi. Atas terjadinya masalah Ini, maka prosesnya akan terus dikawal oleh JPKP," tegas Alimin

Terpisah dikonfirmasi Reportase.id Senin (31/7), Kepala Desa Terpilih Yohanes Ahin (50 Tahun) menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan Keabsahan Pendidikan dan Keaslian Ijazahnya. "Karena Ijazah hilang memang sampai hari ini belum terganti oleh Sekolah asal. Kehilangan Ijazah SDS juga sudah saya laporkan agar dapat memperoleh Surat Keterangan Kehilangan dan Selama ini hanya diberikan Surat keterangan kehilangan saja dari Pihak Kepolisian. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan maka saya sampaikan ke Sekolah SDS sekarang SD Amkur," terang Ahin, begitu ia akrab disapa.

Menurutnya, tidak mungkin sekolah menerbitkan ijasah baru. Karena jika diterbitkan Ijazah baru Justru nantinya dirinya dan juga Sekolah dianggap memalsukan Ijasah.

Lanjutnya, masalah perbedaan usia dan nama yang sebelumnya Ahin menjadi Yohanes Ahin itu sudah dirundingkan sebelumnya dengan Sekolah Dasar Subsidi yang sekarang berubah nama menjadi SD Amkur. "Saat ada Perubahan nama Pada Keterangan Surat Kehilangan menyesuaikan dengan administrasi Kependudukan lainnya karena menyesuaikan dengan nama KTP, Akte, KK, Ijazah SMP Paket B dan Paket C, jadi dilengkapi Nama Baptis dari Gereja menjadi ada tambahan nama Yohanes yang saya miliki," terangnya panjang.

Dikatakannya, tahun 2011  mendaftar menjadi Calon Kepala Desa Periode 2011-2017, tidak ada Masalah dengan Ijazahnya. "Jika Sekolah bisa mengeluarkan tentunya saya akan pakai ijazah itu. Namun Karena Hilang mau tidak mau saya harus gunakan Surat Keterangan hilang dan itu Syah," ulasnya.

Diakuinya, permasalahan ini sudah dialami dua kali yakni pada pencalonan Cakades pertama kali tahun 2011 masalah ini sudah timbul. "Jadi pada dasarnya ini masalah lama yang diketahui oleh Calon Kades lainnya kemudian diangkat lagi," tukasnya.

Ditempat terpisah, dikonfirmasi Kabag Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Drs Syarifudin mengatakan adanya Permasalahan ini maka yang bersangkutan akan dipanggil guna untuk klarifikasi terkait kebenaran Kehilangan Ijasah. "Kita akan lakukan Pemanggilan kepada yang bersangkutan secepatnya, pada Awal Agustus 2017," tuturnya.(Kur)

Diberdayakan oleh Blogger.