Header Ads

Bahas Kesejahteraan, Serikat Buruh Kehutanan Bersama DPRD Gelar Hearing

BENGKAYANG - REPORTASE.ID, Dewan pengurus cabang Federasi Serikat Buruh Kehutanan,Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB DPC F Hukatan KSBSI) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menyurati Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang melalui Ketua komisi C DPRD Bengkayang dengan surat nomor 0037/DPC F HUKATAN KSBSI/BKY/VI/2017 tentang permohonan Hearing (dengar pendapat) Tanggal 14 Juni 2017 lalu.

Rapat dengar pendapat dilaksanakan Pada Senin 31 Juli 2017 Pukul 13.00 Wib hingga Pukul 15.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD

Kehadiran Perwakilan FH KSBSI Kabupaten Bengkayang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Yosua Sugara yang sekaligus memimpin rapat kerja dengar pendapat didamping beberapa anggota lainya diantaranya yaitu Petrus (Partai Hanura) Sarina,S.Pd (Nasdem),Leonardus (PKPI) ,Toni Pangeran (Golkar) ,Adinus Selvinus (Gerindra) Zulkifli (Demokrat),Aloysius (PDIP),Joni Abdullah (Hanura),Alwan (Nasdem),Egarius (Demokrat) dan Sejumlah Staf Bidang Hukum dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD.

Pada Kesempatan dan Hearing itu Ketua FSB HUKATAN KSBSI Kabupaten Bengkayang Reza Satriadi  meminta agar Para anggota DPRD untuk dapat duduk bersama mendengarkan apa yang menjadi permasalahan pemasalahan buruh berhubungan dengan kesejahteraan buruh di Kabupaten Bengkayang.

Dan sesuai dengan Surat Kami yang disampaikan Kepada DPRD Kabupaten Bengkayang Ada Sembilan (9) Permasalahan utama yang dihadapi Buruh" Jelas Reza Satriadi ditemui Reportase.id Senin (31/7)

"Yang harus disikapi yaitu terutama masalah hari kerja karyawan yang tidak mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.78 tahun 2015, Banyaknya karyawan yang tidak didaftarkan ke BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan oleh perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan yang merajalela,"Jelas Reza

Ia juga meminta agar  DPRD Kabupaten Bengkayang untuk mengawasi pembayaran upah minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Bengkayang tahun 2017,  Kemudian terjadinya mutasi besar besaran yang dilakukan oleh perusahaan, Tidak tersedianya mediator ketenagakerjaan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang, Meminta DPRD untuk mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA),Dan Mengatasi Kriminalisasi Perusahaan terhadap karyawan dan perusahaan membayar gaji tidak sesuai dengan UMK/ UMKS," ucapnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkayang Yosua Sugara Menyambut baik Kehadiran Pengurus FH KSBSi Kabupaten Bengkayamg beserta beberapa pengurus lainnya yang dapat menghadirinDemganbPendapat (Hearing) bersama Komisi B Dan Komisi C DPRD Kabupaten Bengkayang.

"Terkait ada Sembilan (9)  Usulan Permasalahan yang dihadapi  Buruh,kami akan melakukan Pemanggilan terhadap Dinas Terkait agar segera disikapi. Begitu juga dengan Perusahan yang mempekerjakan Tenaga Kerja dan termasuk Tenaga Kerja Asing akan ditindak lanjuti dam bila perlu kembali duduk bersama membicarakan permasalahan buruh ini," Tutupnya

Pada Pertemuan itu tampak juga Ketua FH KSBSI Kabupaten Landak Yusup Yasiduhu Zalukhu yang juga  sebagai Korwil KSBI Kalbar serta ditemani pengurus KSBSI lainnya yaitu Asdiansyah, Iswanto, Zoel Helfi, Madarus, Hendro, Yunianto dan Arianto. (Kur)

Diberdayakan oleh Blogger.